Loading...
INDONESIA
Penulis: Endang Saputra 20:01 WIB | Rabu, 15 Oktober 2014

Projo: Jokowi-JK Harus Adu Bersih dengan Parlemen

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi,(dari sisi kiri ke empat) Pemerintahan Jokowi-JK harus adu bersih dengan parlemen. Bila terbukti bersih (Foto: Endang Saputra)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diprediksi akan diganjal oleh parlemen yang dikuasai oleh koalisi pro Prabowo. Oleh karena itu, Pemerintahan Jokowi-JK harus adu bersih dengan parlemen. Bila terbukti bersih, maka rakyat akan memberikan dukungannya, untuk melawan parlemen.

“Pemerintah perlu adu bersih dengan parlemen. Di parlemen memang ada pertarungan kepentingan, tapi kita lihat saja. (Bila pemerintah bersih) Rakyat akan mendukung,” kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (13/10).

Budi menjelaskan tidak perlu takut untuk menghadapi tirani parlemen, meski terjadi ketimpangan dalam eksekutif dengan parlemen.

“10 tahun pemerintahan SBY, parlemen dan eksekutif kuat ya hasilnya Anas Urbaningrum dan Jero Wacik. Kalau sekarang, ada optimisnya buat rakyat.  Kalaupun ada review 122 UU yang direncanakan DPR, pemerintah tinggal Perppu saja,” kata dia.

“Nanti kelihatan, pemerintah kerja buat rakyat atau parlemen yang bagi-bagi kekuasaan yang baik. Jadi perlu adu bersih,” kata dia.

Usai pelantikan 20 Oktober mendatang, lanjut Budi, harus menjadi tanda bagi rakyat untuk mengawal Jokowi-JK. Pengawalan diperlukan untuk menjaga realisasi Nawa Cita.

“5 tahun ke depan rakyat harus kawal terus Jokowi-JK. Bukan aksi dalam demo saja tapi mengawal lebih dari itu. Rencana sudah benar, pelaksanaan bisa salah karena ada kongkalikong itu. 20 Oktober itu bukan perayaan Presiden RI ke 7, tapi juga saatnya rakyat menunjukkan keseriusannya mengawal dengan segenap hati. Tantangan ke depan tidak ringan apalagi dengan sabotase dari parlemen yang kental,” kata dia.

Ketua umum Projo, Budi Arie Setiadi tidak ada namanya tirani parlemen karena tidak ada parlementarianisme di sana. DPR bukan kayak presiden. DPR harus belajar dari para DPRD, di situ proporsionalisme sesuai sistem pemilu kita.

“Saya dengar ketua komisi mau disapu kelompok pendukung Prabowo, ini wajah parlemen kita mau gimana. Pemerintahan Jokowi-JK ke depan harus yakinkan rakyat. 5 Tahun ke depan itu pertarungan terus menerus,” kata dia.

NasDem Belum Tentukan Nama Menteri

Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan segera dilantik. Namun sampai hari ini belum ada nama-nama yang pasti masuk kabinet kerja pemerintahan mendatang.

Ketua Partai NasDem Surya Paloh mengaku belum menyiapkan kader-kadernya yang akan duduk akan di kursi kabinet kerja.

“Kami belum menyiapkan. Dari NasDem tidak ambil inisiatif ajukan menteri. Ini merupakan konsekuensi dari koalisi tanpa syarat,” katanya di Kantor DPP Partai NasDem, Rabu.

Dia menjelaskan, nama-nama menteri yang akan duduk di kabinet kerja ditentukan oleh Presiden  Terpilih Joko Widodo. Dia berharap agar Jokowi segera membentuk kabinet kerjanya.

“Jokowi sebagai presiden terpilih segera membentuk kabinet kerja. Kepada orang terpilih itu dapat menjaga amanah dan kepercayaan. Siapa pun itu,” kata dia.

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home