Putusan MK Bikin DPR Pikir Ulang Calonkan Diri di Pilkada

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan anggota legislatif mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah ternyata membuat sejumlah penghuni Gedung Parlemen Senayan berpikir ulang untuk mengikuti pagelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015.

MK memutuskan ketentuan yang mengharuskan anggota legislatif cukup memberitahukan kepada masing-masing pemimpin ketika mencalonkan diri sebagai kepala  atau wakil kepala daerah, inkonstitusional bersyarat. Menurut MK,  ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Huruf s Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada itu harus dimaknai mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU atau KIP sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah bagi anggota legislatif.

Salah satu yang berpikir ulang untuk mendaftar calon kepala daerah adalah anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Epyardi Asda. Awalnya, dia mengaku akan maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2015, namun kini dia mengaku akan memperhitungkan ulang dan realistis melihat situasi politik saat pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada 26-28 Juli 2015 mendatang.

"Tergantung situasi nanti karena hidup harus ada perhitungan dan realiatis. Artinya, Sumatera Barat bangkit dan ada perubahan bahwa saya maju itu saja harus menang," kata Epyardi saat dihubungi sejumlah wartawan, di Jakarta, Minggu (12/7).

Menurut dia, masih ada waktu dua minggu untuk mengukur kekuatan lawan dan kemampuan diri sendiri sebelum mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Sumbar 2015. Sebab, dengan diizinkannya partai bersengketa seperti PPP dan Golkar mendaftarkan calonnya di Pilkada Serentak 2015, maka calon gubernur yang akan bersaing di Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2015 juga akan bertambah banyak.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja