Rencana Kunjungan Jokowi Jadi Kontroversi di Swiss

BERN, SATUHARAPAN.COM – Menteri Perekonomian Swiss, Johann Scneider-Ammann, telah memicu perdebatan panas atas undangannya kepada Presiden Joko Widodo untuk mengunjungi negara itu tahun depan, membicarakan usulan kerjasama perdagangan bebas. Para politisi Swiss menilai undangan itu mengirimkan sinyal yang salah kepada Indonesia tentang posisi Swiss, menyusul kebijakan Indonesia yang tetap bersikeras melanjutkan eksekusi para terpidana hukuman mati kejahatan narkoba.

Menurut laporan surat kabar NZZ am Sonntag, yang dikutip kembali oleh swissinfo.ch 3 Mei lalu, Johann Schneider-Ammann mengundang Jokowi dalam upaya melanjutkan pembicaraan perdagangan bebas antara negara-negara Asia dengan European Free Trade Association (EFTA), dimana Swiss menjadi salah satu anggotanya.

Maret lalu, Menteri Luar Negeri Swiss, Didier Burkhalter, mengeritik rencana eksekusi mati terhadap 10 terpidana mati kejahatan narkoba ketika ia mengunjungi Jakarta. "Dia menekankan bagi Swiss penghapusan hukuman mati menempati prioritas tinggi dan menekankan bahwa  hukuman mati tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia - khususnya, hak untuk hidup - maupun dengan keadilan masyarakatan yang tujuannya adalah rehabilitasi, "demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri.

Namun, pada saat yang sama Johann Scneider-Ammann juga di Jakarta untuk membicarakan penguatan hubungan ekonomi antara Swiss dan Indonesia di masa depan. Perdagangan bilateral antara kedua negara bernilai CHF 1 miliar (US$ 1,07 miliar) pada tahun 2014, sementara kontribusinya pada investasi di Indonesia tercatat CHF 5.7 miliar dalam  pada tahun 2013.

Sejauh ini, perundingan untuk membicarakan kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dengan EFTA sudah sembilan putaran.

Tahun depan, Schneider-Ammann akan mendapat giliran sebagai presiden Swiss di bawah sistem bergiliran setiap tahun di antara para menteri kabinet.

NZZ am Sonntag melaporkan bahwa usulan rencana Jokowi ke Swiss telah menyebabkan para politisi Swiss terbelah. Di satu sisi, beberapa kalangan memuji undangan itu sebagai cara menjaga saluran komunikasi yang terbuka antara kedua negara. Namun di sisi lain ada pula politisi yang lebih kritis.

"Menteri Perekonomian hanya peduli perdagangan," Carlo Sommaruga, anggota dari Partai Sosial Demokrat sayap kiri, mengatakan kepada surat kabar itu. "Dia menyerahkan soal hak asasi manusia kepada orang lain," tambah anggota senior komisi parlemen untuk kebijakan luar negeri.