Ukraina Terancam Perang Saudara

PARIS, SATUHARAPAN.COM - Presiden Prancis Francois Hollande pada Selasa (6/5) memperingatkan bahwa Ukraina berisiko terjerumus ke dalam perang sipil jika pemilu presiden yang direncanakan digelar pada 25 Mei batal terlaksana.

“Akan muncul kekacauan dan risiko perang sipil” jika pemilu tidak terlaksana, ujar Hollande saat wawancara dengan BFMTV dan radio RMC.

“Tekanan harus diberikan kepada Rusia oleh semua negara Eropa dan Amerika Serikat melalui sanksi,” ujar Hollande.

Hollande mengatakan terlaksananya pemilu merupakan untuk kepentingan Moskow “karena Rusia tidak ingin dipandang sebagai negara yang mencegah negara lain, dalam hal ini Ukraina, menggelar pemilu.”

“Saya ada kontak tidak langsung dengan (Presiden Rusia) Vladimir Putin untuk memberikan penjelasan kepada beliau betapa pentingnya pemilu ini bagi Prancis. Saat ini saya rasa beliau harus diberikan tekanan,” tegas Hollande.

Sementara Menteri Luar Negeri Inggris William Hague menuding Rusia berusaha mengganggu rencana pemilihan presiden Ukraina, saat ia menghadiri pertemuan Dewan Eropa yang akan fokus membahas krisis Ukraina, Selasa.

"Rusia tampaknya bertekad untuk melakukan pencegahan dan mengganggu pemilu tersebut. Itu salah," kata Hague kepada wartawan saat ia tiba di sebuah konferensi badan HAM pan-Eropa di Wina.

"Saya pikir akan ada pesan yang sangat kuat dari sebagian besar negara-negara yang hadir di sini, hari ini, bahwa pemilu Ukraina harus diizinkan untuk terus maju," katanya.

"Warga Ukraina memiliki hak untuk memiliki pemerintah mereka sendiri, presiden mereka sendiri dan pemilihan demokratis yang bebas."

Pemilihan presiden Ukraina rencananya akan digelar pada 25 Mei namun Moskow menyebut bahwa pemungutan suara itu "tidak masuk akal" , sementara separatis di Ukraina tengah mempersiapkan referendum kemerdekaan mereka sendiri pada Minggu.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tidak berkomentar saat ia tiba di pertemuan Wina, sementara rekannya dari Ukraina Andriy Deshchytsia mengatakan dia hanya menginginkan "pernyataan kuat" dukungan dari Dewan Eropa. (AFP)