Wasekjen Golkar: Enam Kader Lakukan Lobi Politik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan enam kader partainya yang diperkirakan maju sebagai calon ketua umum dalam Munas tahun ini, sudah terlihat mulai melakukan lobi politik.

"Hingga saat ini enam orang sudah terlihat serius melakukan persiapan dan pergerakan sebagai calon Ketua Umum Golkar, dengan melakukan lobi politik," kata Doli di Jakarta, pada hari Selasa (16/2).

Doli menyebutkan berdasarkan urutan abjad keenam kader tersebut adalah Ade Komaruddin, Airlangga Hartarto, Azis Syamsudin, Idrus Marham, Mahyudin, dan Setya Novanto.

"Yang saya maksud serius adalah dilihat dari terlibatnya mereka dalam melakukan lobi dan mengumpulkan orang-orang DPP, bertemu dengan DPD, dan bahkan sudah ada yang buka posko pemenangan," kata dia.

Inisiator Generasi Muda Golkar itu memperkirakan dari enam nama tersebut akan mengerucut menjadi tiga hingga lima nama saja menjelang Munas.

Sementara itu berkaitan dengan persyaratan calon ketua umum, Doli mengharapkan para calon nantinya dapat memahami bahwa Munas tahun ini merupakan ajang rekonsiliasi sehingga akan berbeda latar belakang serta suasananya.

Munas kali ini, kata dia, digelar atas dasar kebutuhan menyelesaikan konflik serta upaya penyelamatan partai dari perpecahan dan keterpurukan.

Oleh karena itu, menurut dia, dibutuhkan calon ketua umum yang tidak sekadar memenuhi syarat standar sebagai calon pemimpin Golkar, namun yang utama adalah memiliki moral kepemimpinan tinggi serta karakter kepemimpinan kuat sekaligus bisa mengayomi.

Dia meminta para calon ketua umum dengan sadar dan jujur dapat menjawab empat pertanyaan antara lain, pertama, untuk kepentingan siapa mereka menjadi ketua umum nantinya apakah kepentingan pribadi bisnis, keluarga, kelompok atau kepentingan partai.

Kedua, berhubungan dengan hal itu, apabila menjadi ketua umum, apakah akan menguntungkan atau justru menjadi beban bagi partai.

Ketiga, apakah para calon memiliki visi, konsep, inovasi, dan kreativitas untuk memajukan partai.

Keempat, apakah para calon jika terpilih nantinya siap apabila dituntut meninggalkan semua jabatan publik untuk fokus dan berkonsentrasi mencurahkan seluruh perhatian dan energi saya mengabdi buat partai.

"Jadi, bila ada calon yang selama ini diketahui oleh umum pernah, sedang, dan akan berpotensi terjerat masalah hukum, atau dikenal punya track record suka `memecah belah` organisasi, atau dapat diindikasikan selalu ingin mengambil keuntungan semata dengan mengatasnamakan organisasi, maka sebaiknya mengurungkan niatnya tetap maju," kata dia.

Doli menilai, idealnya Ketua Umum Golkar yang akan datang hanya fokus mengurusi partai, dan tidak memiliki jabatan publik apa pun.

Munas Golkar akan dilaksanakan tahun ini berdasarkan kesepakatan kedua kubu yang belakangan ini berseteru. Kepanitiaan Munas dijadwalkan terbentuk akhir bulan Februari ini.(Ant)

Editor : Sotyati