Mesir Menentang Penempatan Pasukan Turki di Libya

KAIRO, SATUHARAPAN.COM-Mesir mengecam keras pemungutan suara DI parlemen Turki yang memberi mandat penempatan pasukan ke Libya, kata kementerian luar negeri Mesir dalam sebuah pernyataan pada Kamis (2/1).

"Mesir menekankan bahwa persetujuan untuk mengerahkan pasukan Turki ke Libya dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi internasional dan resolusi Dewan Keamanan di Libya, terutama resolusi 1970 (2011), yang memberlakukan (larangan kerja sama militer dengan Libya)," kata kementerian itu dikutip Al Ahram.

Dikatakan bahwa dua kesepakatan baru-baru ini ditandatangani antara Turki dan pemerintah Libya pimpinan Fayez Al-Sarraj melanggar perjanjian Skhirat pada Desember 2015.

Intervensi militer Turki di Libya mengancam keamanan nasional Arab pada umumnya dan keamanan nasional Mesir pada khususnya, yang mengharuskan mengambil semua langkah untuk melindungi kepentingan Arab, kata pernyataan itu.

Kementerian mengatakan bahwa Mesir menegaskan kembali posisi Arab yang menolak campur tangan asing di Libya, sebuah posisi yang diadopsi oleh Liga Negara-negara Arab dalam pertemuannya pada 31 Desember 2019.

Kementerian luar negeri Mesir juga menuduh bahwa Turki mendukung organisasi teroris yang diangkut dari Suriah ke Libya. "Ini menunjukkan perlunya memulihkan negara bangsa di Libya dan lembaga-lembaga di negara itu," kata pernyataan itu.

Mesir mengatakan bahwa penyebaran pasukan Turki dapat berdampak negatif terhadap stabilitas kawasan Mediterania dan meminta masyarakat internasional untuk menanggapi langkah tersebut.

Presiden Mesir, Abdel-Fattah El-Sisi, mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanan Nasional Mesir untuk membahas perkembangan terakhir di negara tetangganya, Libya.

Mosi Parlemen Turki

Parlemen Turki mengeluarkan mosi yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengirim pasukan Turki ke Libya dalam penempatan satu tahun. Mosi diputuskan melalui pemungutan suara dalam sidang istimewa parlemen, Kamis (2/1). Mosi itu didukung 325 suara, dan 184 suara menentang, menurut laporan Hurriyet.

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa, Partai Gerakan Nasionalis (MHP) mendukung mosi itu. Sedangkan oposisi utama, Partai Rakyat Republik (CHP), Partai Baik, Partai Felicity (SP) dan Partai Rakyat Demokratik (HDP) menolak.

Ankara mengatakan penempatakn pasukan ke Libya penting bagi Turki untuk melindungi kepentingannya di Libya dan Mediterania timur. Namun partai-partai oposisi berpendapat langkah itu akan melibatkan Turki dalam konflik lain dan mendesak pemerintah untuk mencari solusi diplomatik di Libya sebagai gantinya.

Wakil Ketua CHP, Unal Cevikoz mempertanyakan mengapa Turki tidak berkonsultasi dengan negara-negara kawasan sebelumpilihan menempatkan pasukana, dan dia mengkritik bahwa Turki lebih memilih kekuatan militer. Dia keberatan bahwa Turki menjadi bagian dari perang proksi di Libya dan mengatakan mosi itu melanggar resolusi AS tentang negara Afrika Utara itu yang melarang dukungan senjata.

Argumentasi mosi itu adalah "perlindungan hak-hak Turki di Mediterania dengan kepentingan nasional di Libya, pencegahan ancaman migrasi massal dan pembentukan lingkungan yang menguntungkan bagi organisasi-organisasi teroris dan kelompok-kelompok bersenjata, dan mengarahkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Libya," menurut pernyataan mosi itu.

Editor : Sabar Subekti