Aplikasi Peta Bencana InaDDX dari BNPB

BOGOR, SATUHARAPAN.COM - Data bencana sangat beragam dan berkuantitas besar. Data "berserakan" baik internal organisasi ataupun lintas organisasi akan menyulitkan dalam suatu manajemen penanggulangan bencana. Padahal, penanggulangan bencana membutuhkan keterpaduan dan keefektifan, salah satunya melalui dukungan data. 

Kenyataan itu mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menerbitkan peta bencana melalui pembangun teknologi berbasis CKAN, yang berupa aplikasi dengan nama Indonesia Disaster Data Exchange (InaDDX). Teknologi ini merupakan teknologi manajemen konten mirip seperti wordpress, namun khusus untuk data, bukan halaman atau blog.

Dengan dukungan dari United Nations Population Fund (UNFPA), BNPB sedang merampungkan tahapan akhir penyempurnaan aplikasi itu. 

“Keunggulan InaDDX, mampu mengindeks data dengan cepat, dengan dukungan teknologi solr yang cara kerjanya seperti mesin pencari sekelas google”, kata Hermawan Agustina, Kepala Bidang Data BNPB, pada acara workshop Penyusunan Pedoman Penggunaan InaDDX di Bogor, Kamis (1/9), seperti dilansir situs bnpb.go.id.

Secara fisik data boleh berada di server yang sama, atau dimungkinkan tetap berada di masing-masing kementerian lembaga dengan menambahkan link-nya, bahkan ditambahkannya secara otomatis menggunakan API-CKAN.

Dengan bantuan metadata yang merupakan penjelasan tentang data itu sendiri, maka dimungkinkan sebuah dataset indeks dan ditemukan dari berbagai kata kunci. Sebagai contoh sebuah dataset bencana bisa ditambahkan tag longsor, Purworejo, bulan Juli, bukit, pergerakan tanah, dan sebagainya, sehingga ketika diproses bisa ditemukan dari berbagai perspektif pencarian, sangat efektif dan efisien.

Melalui InaDDX ke depan diharapkan semua unit di BNPB secara terintegrasi memiliki data, dan informasi secara cepat, tanpa harus menunggu harmonisasi format dan struktur data.

Selain data dari internal BNPB, bisa diperoleh juga data yang terkait bencana dari kementerian kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Kementerian Sosial, dan lainnya, tinggal menambahkan link dan metadatanya. Dengan demikian kolaborasi data dari berbagai sumber dan lintas kementerian lembaga menjadi bisa terwujud.

“Integrasi, kolaborasi, dan aksesibilitas menjadi prinsip utama dari aplikasi ini,” demikian Hermawan mengakhiri acara workshop.

Peserta workshop itu akan menjadi agen informasi di unit kerja masing-masing, karena mereka sudah merasakan sendiri sebagai user maupun sebagai admin, sekaligus terlibat dalam penulisan Buku Pedoman Penggunaan InaDDX.

Editor : Sotyati