Basuki Persilahkan Organda Mogok

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mempersilahkan Organisasi Angkutan Darat (Organda) mogok.

Sebelumnya Organda mengancam akan melakukan mogok nasional dari Sabang sampai Merauke pada Rabu (19/11), dikarenakan penolakan mereka terhadap kenaikan harga BBM. Pasalnya, Organda memprediksikan tarif angkutan umum akan naik 60 persen sementara Kementerian Perhubungan menetapkan maksimal kenaikan tarif angkutan hanya 10 persen.

“Ya silahkan kalau mau mogok, saya sudah bilang pakai BBG tapi  tidak mau, bahkan kita tawarkan membayar mereka per kilometer, mereka tinggal ganti kendaraannya, tetap tidak mau,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa (18/11).

Usulan Pemprov dengan membayar per kilometer juga supaya bank bisa memberikan kredit untuk usaha, karena ada pendapatan tetap setiap bulan.

“Padahal kalau mereka mau kita bayar per kilometer, ada atau tidak ada penumpang, mereka tetap dapat uang, justru kita yang rugi membayar mereka. Kalau mereka masih ngotot, kita bisa ambil usaha mereka lho, sampai sopir-sopirnya kita ambil, siapa yang tidak mau kerjasama dengan DKI, tukang parkir saja kita bayar tiga kali UMP,” tegas dia.

Basuki menjelaskan kalau pembayaran per kilometer sudah diterapkan dalam kerjasama Transjakarta dengan pengusaha angkutan

“Bukan berarti Transjakarta monopoli, DKI bayar bus per kilometer, justru PT Transjakarta rugi karena kita bayar PSO (Public Service Obligation), artinya kita serius kita tidak cari untung. Masalah Organda, mereka ingin menyandera kita, busnya jelek tapi ancam mogok supaya masyarakat tidak ada bus,” kata dia menyesalkan.

Dia juga memastikan meskipun harga BBM naik, tarif Transjakarta belum ada rencana kenaikan, dan yang paling penting, tidak akan ada pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU di Jakarta. Namun Pemprov DKI tetap akan melakukan survei di lapangan sebagai upaya pengendalian.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja