DPP Golkar Kumpulkan Barisan Muda Jelang Munas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – DPP Partai Golkar mengumpulkan sejumlah anggota Barisan Muda, pimpinan ormas serta sayap partai di Kantor DPP Golkar, pada hari Jumat (19/2) menjelang Musyawarah Nasional partai tahun ini.

Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dalam kesempatan itu menekankan harapannya agar lahir pemimpin muda Golkar dalam Munas mendatang.

"Kita ingin mengantarkan pemimpin Golkar yang mungkin usianya 15 tahun di bawah saya dan pak Agung Laksono, itu yang kami harapkan memimpin Golkar ke depan," kata Aburizal saat memimpin pertemuan di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan dirinya beserta Agung telah menyatakan tidak akan maju sebagai calon ketua umum dalam Munas mendatang. Aburizal menyadari, dirinya dan Agung Laksono sudah terlampau tua.

"Saya tahun ini 70 tahun, pak Agung 66 tahun, semoga lahir pemimpin yang lebih muda," kata Aburizal.

Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono menyatakan harapannya agar pemilihan ketua umum Golkar dalam Munas mendatang bebas dari praktik politik uang.

Dia menyesalkan beredarnya kabar praktik transaksional yang terjadi beberapa hari belakangan, yang berkaitan dengan Munas.

"Pemimpin Golkar ke depan adalah mereka yang berhasil memenangkan pertarungan secara `fair`. Belum lama ini saya mendengar berita begini, begitu," ujar Agung.

Agung kembali menyuarakan harapannya agar Komisi Pemberantasan Korupsi bisa terlibat dalam Munas Golkar mendatang.

Dalam pertemuan ini tampak sejumlah petinggi dan fungsionaris Golkar seperti Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Yorrys Raweyai, Agun Gunajar Sudarsa, Theo L Sambuaga, tokoh Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Andi Sinulingga dan sejumlah pimpinan ormas Partai Golkar.

Munas Golkar akan dilaksanakan tahun ini. Kepanitiaan Munas sendiri akan diputuskan akhir bulan Februari melalui rapat pleno Golkar.

Agung Laksono Sesalkan Politik Uang Jelang Munas

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyesalkan adanya kabar praktik bagi-bagi uang menjelang Musyawarah Nasional Golkar 2016 ini.

"Saya mendengar ada praktik itu, semoga saja tidak benar," kata Agung Laksono.

Sebelumnya politikus Golkar Nurdin Halid menyatakan dirinya menerima informasi adanya iming-iming uang senilai 10.000 dolar Singapura dari seseorang kepada DPD II Golkar guna kepentingan Munas.

Namun Nurdin belum mau membeberkan dari mana informasi itu diperolehnya, hingga ada bukti kuat.

Agung menyampaikan seluruh Calon Ketua Umum Golkar boleh saja melakukan pertemuan dengan pengurus dan kader daerah. Namun dia menekankan pertemuan tersebut jangan dimanfaatkan guna membagikan uang.

"Pertemuan hanya sebatas dialog saja itu dibolehkan. Tapi jangan terang-terangan bagikan uang," kata dia.

Agung pun kembali menyuarakan harapannya agar Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat ikut serta mengawasi Munas Golkar tahun ini guna mencegah adanya praktik politik uang.

"KPK ikut mengawasi lah, supaya tidak ada praktik merusak," kata Agung.

Agung juga meminta tidak ada praktik-praktik menyatakan surat dukungan terhadap calon tertentu menjelang Munas karena hal tersebut berpotensi menyangkut hal-hal transaksional.

Inisiator Generasi Muda Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan adanya kabar praktik politik uang semakin mendorong keinginan atas pelibatan KPK dan PPATK.

Selain itu, kata Doli, kabar tidak sedap ini menjadi pekerjaan rumah bagi panitia penyelenggara Munas nantinya.

"Saya kira ini tantangan panitia penyelenggara. Harus dibuat mekanisme aturan sedemikian rupa untuk meminimalisir praktik politik uang," kata Doli.

Munas Golkar akan dilaksanakan tahun ini. Kepanitiaan Munas sendiri akan diputuskan akhir bulan Februari melalui rapat pleno Golkar. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja