Golkar dan Kemendagri Nilai Budi Gunawan Layak Jadi Kapolri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI yang juga anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, Komjen Pol Budi Gunawan memenuhi kualifikasi sebagai Kapolri. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan Kepala Lembaga Pendidikan Polri ini bersih.

Bambang kepada pers di Senayan Jakarta, Senin (12/1) menegaskan, Golkar mendukung pencalonan Budi Gunawan yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Pol Sutarman.

“Paling tidak dia pernah memimpin wilayah menjadi Kapolda dua kali,” ujarnya.

Soal isu rekening gendut, kata Bambang, Komisi III periode lalu sebenarnya sudah mendapat klarifikasi dari Bambang Hendarso Danuri (BHD), Kapolri ketika itu. “Bahwa yang bersangkutan telah diperiksa institusi Polri dan hasilnya clear,” ucapnya.

Bamsoet menambahkan, fit and proper test calon Kapolri kemungkinan akan digelar paling lama dua pekan mendatang. Apakah Komisi III bakal menyetujui dan menerima usulan presiden tersebut, dia tidak bisa memastikan.

“Namun biasanya, menoleh ke sejarah fit and proper calon Kapolri maupun Panglima TNI di DPR, ujung-ujungnya DPR menerima juga usulan presiden,” ujarnya.

Rekam

Sementara itu, Wakapolres Gianyar, Bali, Kompol Ambaryadi mengatakan, Budi Gunawan akan mampu dan sukses sebagai Kapolri. Selama memimpin Polda Bali, telah sukses memimpin dan menorehkan prestasi besar yang menjadi contoh Polda-Polda di Indonesia, yakni reformasi birokrasi.

“Bahkan saat beliau memimpin Polda Bali itu reformasi birokrasi menjadi yang terbaik se-Indonesia,” katanya.

Budi Gunawan juga telah melakukan pembenahan struktural, instrumental dan mental SDM, tutur Ambaryadi.                    

Ambaryadi yakin, sebagai Kapolri nanti, Budi Gunawan akan berhasil sebab pengalaman dan rekan jejaknya sudah teruji dan terbukti.

“Nantinya tinggal menyempurnakan reformasi di tubuh Polri yang saat ini memasuki tahap ke-3, yakni stress for excellence. Kita harus memberi apresiasi dan dukungan Kapolri baru,” ujar Ambaryadi.

Budi Gunawan adalah alumni terbaik Akpol tahun 1983, dan selalu menempati urutan pertama atau terbaik berbagai jenjang pendidikan profesional di Polri dan juga di Lemhannas.

Dia pernah menjabat Kapolda Jambi sejak Januari 2008. Dia sangat familiar di masyarakat selama menjabat Kapolda Jambi.

Kemudian pada 2012, dia dimutasi menjadi Kapolda Bali. Budi Gunawan juga diyakini memiliki sosok yang bertanggung jawab atas segala hal di wilayahnya, termasuk menyelesaikan kasus kerusuhan di Lapas Kerobokan, Denpasar, Bali.

Mendagri: Hasil Investigasi Internal Budi Gunawan Clean

Menteri Dalam Negeri sekaligus Wakil Ketua Kompolnas Tjahjo Kumolo, mengatakan hasil investigasi internal menyatakan Komjen Pol. Budi Gunawan memiliki rekam jejak baik sebagai calon Kapolri tunggal.

“Hasil investigasi di dalam, dari Polri sendiri, (Budi Gunawan) clean and clear, dia track record-nya bagus, bisa dicek. Soal ada tuduhan, ya mari dibuktikan,” kata Tjahjo usai memberikan Ceramah Umum Mendagri kepada Civitas Akademika Praja IPDN di Kampus Jatinangor, Senin.

Tjahjo mengatakan penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden, seperti halnya pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), KSAU dan KSAL.

Sehingga, lanjut dia, tidak menjadi masalah jika Presiden Joko Widodo tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Saya kira tidak akan merusak citra pemerintahan Jokowi, bisa dibuktikan sendiri,” ia menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pengajuan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai calon kepala Kepolisian RI sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

“Sudah dari Kompolnas, (itu) hak prerogatif saya, saya pakai pilihan saya, (kemudian) saya sampaikan ke dewan,” kata Presiden di sela-sela peninjauan galangan Kapal PT PAL di Surabaya.

Namun, penunjukan tersebut menimbulkan tanda tanya besar dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam proses penyaringan calon Kapolri.

“Ada yang aneh dalam proses pemilihan calon Kapolri ini. Presiden tidak melibatkan KPK, PPATK,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho, di Jakarta.

Hal ini menurut dia berbeda dengan saat pemilihan Kapolri yang masih menjabat saat ini, Jenderal Sutarman. Menurut dia saat itu KPK pernah dimintai masukan sebagai bahan pertimbangan.

Selain itu dikatakannya, pemilihan Kapolri seharusnya juga melewati proses yang sama seperti ketika presiden memilih pejabat setingkat menteri yakni melalui pemeriksaan rekam jejak melalui KPK dan PPATK.

“Untuk menteri saja ada proses seleksi melalui KPK dan PPATK. Tapi pejabat setingkat Kapolri dan Jaksa Agung, KPK dan PPATK tidak dilibatkan. Ini diskriminatif,” ujarnya.