Jelang Pemilu, Dua Koran Oposisi Turki Dipaksa Tidak Terbit

ISTANBUL, SATUHARAPAN.COM – Dua surat kabar Turki yang kritis terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan, dipaksa tidak terbit pada hari Kamis (29/10), dan sehari sebelumnya polisi anti huru hara menyerbu stasiun televisi grup media ini memaksa menghentikan siaran.

Tindakan itu menimbulkan kekhawatiran di  Turki dan kelompok hak asasi global tentang kebebasan pers. Kasus ini hanya beberapa hari sebelum pemilu yang paling penting di Turki akan diselenggarakan.

Polisi anti huru hara menembakkan gas air mata dan meriam air menyerbu kantor dua stasiun televisi di Istanbul milik saingan Erdogan yang memicu konflik dan demonstrasi staf pada hari Rabu (28/10), kata laporan AFP.

Penggerebegan spektakuler itu  menargetkan  operasi media bernilai multi-miliar dolar konglometar Kozi-Ipek,  yang dituduh dibiayai oleh ustadz Fethullah Gulen yang mengasingkan diri ke Amerika Serikat. Dulu dia adalah sekutu Erdogan, namun kemudian menjadi pengritik yang keras.

Kelompok dua stasiun, Bugun TV dan KanalTurk, tetap tedak bisa mengudara, sementara dua surat kabar yang, Bugun dan Millet, menggugat di pengadilan pada hari Kamis, pengadilan memindahkan administratornya.

Millet pada halaman akun Twitternya pada hariKamis (29/10) menunjukkan foto kartu pers berdarah dan judul "Kudeta Berdarah".

Pemimpin Redaksi Bugun, Erhan Basyurt, yang dipecat bersama dengan dua wartawan, mengatakan bahwa mereka awalnya diberitahu ada masalah teknis yang menyebabkan percetakan terhenti. "Kemudian mereka mengatakan kepada kami bahwa kami tidak bisa mencetak, karena ada larangan tertulis."

Kritikus menuduh pemerintah berusaha untuk membungkam perbedaan pendapat menjelang pemungutan suara pada hari Minggu (1/11). Sementara jajak pendapat mengatakan tidak mungkin partainya Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) mendapat kemenangan,  jauh dari harapan.

"Pemerintah telah menunjukkan saat ini apa yang akan terjadi ke negara ini jika kita tidak menghentikan penindasan ini pada hari Minggu,"  kata Eren Erdem, seorang anggota parlemen dari Partai Rakyat Republik (CHP) yang beroposisi dalam akun Twitter.

Turki menyelenggarakan pemilu kedua dalam lima bulan setelah AKP, yang mendominasi selama 13 tahun, kehilangan mayoritas dan mengalami  kemunduran pada pemilu bulan Juni.

Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, juga  gagal pada pekan berikutnya untuk membentuk koalisi, dan memaksa pemilihan umum lagi. Dan jajak pendapat memprediksi sedikit perubahan dari hasil Juni.

Pengadilan Kontroversi

Polisi bertindak pada hari Rabu berkaitan perintah pengadilan yang kontroversial agar administrator mendakwa perusahaan yang dikelola Kozi-Ipek sebagai bagian dari "terorisme" dalam penyelidikan yang lebih luas terhadap Gulen dan para pengikutnya.

Erdogan membujuk sekutunya di polisi dan pengadilan untuk memulai penyelidikan terhadap Gulen yang bermaksud menggulingkan dia dalam korupsi pemerintah pada bulan Desember tahun 2013.

Dalam sebuah wawancara televisi pada hari Rabu, Erdogan mengatakan dia yakin "pengadilan akan melakukan apa yang diperlukan" dan menanyai  mengapa CEO Kozi-Ipek, Akin Ipek, meninggalkan negara itu.

Perlakukan pemerintah Turki terhadap wartawan yang mengaku demokratis terus menjadi perhatian kelompok hak asasi manusia dan pemerintah Barat. Hal itu menjadi faktor Turki belum bisa bergabung dalam Uni Eropa.

Selama beberapa hari terakhir, Turki telah melihat hal yang terburuk dari perubahan sistem parlementer yang demokratis dengan undang-undang yang dibelokkan  adari apa yang diharapkan terjadi kontrol dan keseimbangan (checks and balances),  kata Ozgur Korkmaz seperti dimuat pada Hurriyet Daily News.

Wartawan Ditahan

Kelompok-kelompok HAM mengatakan sekitar 20 wartawan Turki ditahan dengan berbagai dakwaan  dalam serangkaian penuntutan terhadap wartawan, seniman dan bahkan anak sekolah dalam kasus  "menghina" kepala negara.

Amnesty International menggambarkan serangan itu sebagai "satu lagi serangan mengejutkan pada wartawan dan kebebasan berekspresi" di Turki.

"Dengan mengganti siaran berita dengan film unta sehari sebelum pemilihan parlemen, pemimpin Turki telah menunjukkan mereka tidak lagi tertarik, bahkan berpura-pura menghormati demokrasi negara itu," tambah Nina Ognianova dari Komite untuk Melindungi Wartawan.

Emma Sinclair-Webb dari Human Rights Watch menuduh pemerintah mengambil langkah-langkah luar biasa untuk membungkam media yang kritis dan menindak lawan politik.

AKP diprediksi hanya mendapatkan  40-43 persen suara, tidak cukup untuk mengamankan mayoritas di parlemen beranggota 550. Hal itu memaksa untuk membentuk koalisi, namun AKP cenderung enggan dan menyerukan pemungutan suara ulang.

"Pemilu akan datang ... tapi bisa lebih sulit untuk mendengar suara kami dalam dua atau tiga hari ke depan," kata Selahattin Demirtas, wakil pemimpin Partai Rakyat Demokratik pro-Kurdi '(HDP) yang sukses  dalam pemilu pada bulan Juni, dan menyebabkan  AKP kehilangan suara mayoritas.