Loading...
LAYANAN PUBLIK
Penulis: Prasasta Widiadi 21:20 WIB | Jumat, 06 Desember 2013

Joko Widodo Kecewa Aksi Mogok Pengemudi Trans Jakarta

Joko Widodo Kecewa Aksi Mogok Pengemudi Trans Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (kedua dari kiri), saat menghadiri 60 minutes earth hour (Foto: dok. Satuharapan)
Joko Widodo Kecewa Aksi Mogok Pengemudi Trans Jakarta
Ilustrasi bus trans jakarta koridor 5 yang mogok (Foto: Prasasta Widiadi)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta tidak habis pikir dengan aksi pemogokan yang dilakukan para pengemudi dua koridor Trans Jakarta. Joko Widodo mengatakan hal tersebut seusai menghadiri Rapat dengar pendapat Gubernur tentang penyerapan APBD di DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (6/12).

Pada Jumat (6/12) pagi hingga siang, para pengemudi dan pramudi (kondektur) Trans Jakarta koridor 5 (melayani rute Kampung Melayu-Ancol) dan koridor 7 (melayani rute Kampung Melayu-Kampung Rambutan) melakukan aksi mogok.

Disinyalir aksi ini mereka lakukan karena gaji mereka belum dibayarkan selama dua bulan. Akibatnya penumpang di kedua koridor tersebut sempat terlantar.

Unit Penglola (UP) Transjakarta pun akhirnya mengerahkan bus dari koridor lain, agar pelayanan pelayanan di koridor 5 dan 7 tetap berjalan.

Joko Widodo menyesalkan aksi mogok tersebut sebab, dengan aksi mogok yang dilakukan membuat pelayanan terganggu hingga menyebabkan penumpukkan penumpang di beberapa halte bus Transjakarta.

Gubernur DKI yang akrab disapa Jokowi tersebut mengatakan pihaknya ragu alasan yang dikemukakan para pengemudi dan pramudi tersebut. Mereka mengatakan belum menerima gaji, seharusnya, meski belum ada pembayaran dari Pemprov DKI Jakarta, pihak operator sudah seharusnya memiliki modal.

“Ya masa operator ndak punya duit. Mestinya operatornya punya dana cadangan,” kata Joko Widodo.

Joko Widodo menambahkan jika administrasi dari pihak operator belum lengkap maka pembayaran tidak bisa dibayarkan.

“Kalau di sini pun uangnya juga sebetulnya bukan tidak ada. Tapi mungkin proses administrasinya yang belum komplit. Kalau administrasinya belum lengkap gimana mau bayar," katanya.

Joko Widodo mengharapkan pada masa mendatang, pembiayaan pihak operator tidak hanya bergantung dari Pemprov DKI Jakarta.

“PT (pihak pengelola koridor 5 dan 7) itu kan juga harusnya punya duit masa tergantung sini saja. PT apa kalau gaji sopirnya saja tidak bisa bayar. Dimana logikanya? Wong ngendalikan ratusan bus masa tidak bisa menggaji,” kata Joko Widodo tegas. (beritajakarta.com)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home