Jokowi: Indonesia Kekurangan Listrik karena Izin Berbelit
MALUKU UTARA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo tidak berhenti mendengar keluhan tentang listrik dari seluruh penjuru Tanah Air. Setiap mengunjungi suatu provinsi, warga selalu mengeluhkan masalah tersebut ke indra pendengarannya.
Keluhan kekurangan listrik menjadi topik utama yang dibicarakan Jokowi memberikan sambutan pada peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, hari Selasa (5/4) sore.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima satuharapan.com dari Tim Komunikasi Presiden, Sukardi Rinakit, di Jakarta, hari Selasa (5/4), Jokowi menjelaskan masalah tersebut lahir karena proses perizinan pembangunan pembangkit listrik sangat panjang dimana diperlukan 59 perizinan.
"Ngurusnya ada yang sampai empat tahun, enam tahun, ngurus izinnya saja. Bayangkan, ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu," ujarnya.
Selain perizinan, dia melanjutkan, hal lain yang menghambat pembangunan pembangkit listrik adalah masalah pembebasan lahan.
Memang, kata Jokowi, perizinan pembangunan pembangkit listrik kini telah dipangkas dari 59 peraturan menjadi 22 peraturan, dan akan diselesaikan selama 255 hari. Namun, menurutnya, waktu itu masih terlalu lama.
Beri Kemudahan
Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada kepala daerah dan jajaran di bawahnya, termasuk camat agar memberikan kemudahan dalam perizinan. Dia meminta, seluruh masalah yang berkaitan dengan izin dipercepat dan masyarakat diberikan kemudahan.
Sebab, menurutnya dalam era kompetisi seperti saat ini, yang lamban akan ditinggalkan, proses perizinan yang memakan waktu lama pun tidak akan menarik investor. Dia menegaskan, tidak boleh lagi ada proses pengurusan izin yang memakan waktu hingga tahunan, saat ini zama teknologi dan izin harus selesai dalam hitungan jam.
"Kalau tidak, sekali lagi, bisa kalah bersaing dengan negara di sekitar kita. Negara kita harus memenangkan persaingan itu. Kalau tidak dibenahi jangan berharap memenangkan pertandingan itu," kata Presiden.
Jangan Harap Bersaing
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengatakan bahwa setiap wilayah harus memiliki pelabuhan, karena dengan infrastruktur inilah suatu daerah dapat berkembang. Tahun ini telah siap diresmikan 35 pelabuhan termasuk pengembangan pelabuhan, satu pelabuhan telah diresmikan Presiden hari ini, yakni Pelabuhan Wasior dan besok lima pelabuhan akan diresmikan Presiden. "Inilah konektivitas. Inilah yang akan mempersatukan kita," ujarnya.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Presiden memerintahkan untuk mempersiapkan regulasi, aturan-aturan yang cepat, infrastruktur dan SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas untuk menghadapi persaingan dan kompetisi.
Di akhir sambutan, Presiden berpesan kepada masyarakat setempat untuk senantiasa memelihara infrastruktur yang telah dibangun pemerintah. "Kita ini masalah pemeliharaan perawatan, paling tidak bisa. Membangun pintar, merawat tidak bisa. PLTS Doroba 3-4 tahun berhenti, inilah gunanya turun ke bawah, karena ada yang bisikin saya," ungkap Presiden
Dalam beberapa kesempatan, Presiden menggarisbawahi perbedaan yang besar antara ada listrik dengan tidak ada listrik. Dengan listrik tak hanya penerangan, tapi juga pendidikan, kesehatan, ekonomi bahkan pertahanan dapat dikelola dengan baik.
Terlebih lagi di wilayah-wilayah kepulauan memang kapasitas listrik akan tersebar dan kecil kecil, tapi maknanya amat besar.
Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
Penasihat Senior Presiden Korsel Mengundurkan Diri Masal
SEOUL, SATUHARAPAN.COM - Para penasihat senior Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, termasuk kepala...