Kuasa Hukum Novanto Pertanyakan Sumber Rekaman Sudirman Said

Wakil Ketua MKD DPR, Junimart Girsang (kemeja putih), saat menerima dokumen tambahan terkait dugaan pencatan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan Ketua DPR, Setya Novanto, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Rabu (18/11). Dalam foto: Anggota MKD DPR, Hardi Susilo (paling kiri), Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu (kedua dari kanan), dan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, Hufron Asrofi‎ (paling kanan). (Foto: Dok. satuharapan.com/Martahan Lumban Gaol)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kuasa hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Rudi Alfonso, mempertanyakan sumber rekaman percakapan yang telah diserahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, hari Rabu (18/11).

"Sudirman dapat dari mana barang itu, lalu membawanya ke MKD, sebut ada pencatutan dan lain-lain," kata Alfonso saat dihubungi sejumlah wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Senin (23/11).

Menurut dia, saat ini pihaknya tengah meminta salinan rekaman percakapan itu ke MKD dan mempelajari apakah sesuai dengan aslinya.

"Kami ingin tahu berapa durasinya, diedit atau tidak. Hasil rekamannya seperti apa," kata Alfonso.

Menteri ESDM melengkapi dokumen laporan dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dilakukan oleh Ketua DPR, Setya Novanto, kepada PT Freeport Indonesia, hari Rabu (18/11) lalu.

Dokumen yang diserahkan oleh Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, berupa rekaman percakapan antara Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Rekaman percakapan itu menjadi salah satu bukti yang diserahkan Sudirman saat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto.

Sudirman menyebut Novanto melakukan pelanggaran kode etik dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Editor : Sotyati