Mendag Bocorkan HPP Beras Rp 7.300/Kg

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, membocorkan besaran harga pokok penjualan (HPP) untuk komoditas beras sebesar Rp 7.300 per kilogram.

Hal itu disampaikan Mendag Enggar usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, hari Rabu (31/8).

“Yang pasti dulu untuk HPP beras Rp 7.300 per kilogram, yang lainnya menyusul. Sementara harga penjualan di konsumen Rp 9.500 per kilogram dengan catatan masih merah, belum disetujui,” kata Mendag Enggar seraya meminta data kepada pejabat eselon I Kementerian Perdagangan.

Sebelumnya pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri untuk mengatur harga pokok penjuaan (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) untuk menstabilkan harga komoditas pangan di dalam negeri.

Ketika ditanya satuharapan.com, kapan kebijakan pemerintah tersebut diterbitkan, Mendag Enggar mengatakan tengah mempersiapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) untuk HPP dan HET sejumlah komoditas pangan.

“Sudah, tinggal dikeluarin (kebijakannya). Prosesnya kan lapor dulu kepada Menko Perekonomian. Setelah Menko Perekonomian keluarkan (setujui) baru saya keluarin Permendagnya, supaya kita jangan kemudian bertentangan satu dengan yang lain,” kata Enggar.

“Tinggal saya yang menyelesaikan, setelah tidak ada keberatan mengenai harga itu, kita keluarkan (Permendagnya),” dia menambahkan.

Lebih lanjut, Mendag mengatakan apabila HPP di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah maka Bulog ditugaskan untuk membeli.

“Kalau di bawah HPP, Bulog beli,” kata Enggar.

Sementara itu jika HET di pasaran melebihi yang telah ditetapkan pemerintah, Mendag justru optimistis bahwa tidak akan ada yang mau memainkan harga di pasaran. Dia mengatakan pemerintah akan mendorong supaya harganya turun.

“Mengenai supply and demand, dan itu (HET tinggi) pasti tidak akan terjadi. Begitu supplaynya banyak tidak ada yang mau main harga, tidak mau main harga di situ.  Harga kita dorong, kita gelontorin lagi, karena stoknya kan cukup. Jadi begitu ada yang main harga, kita gelontorin harganya turun,” kata Enggar.

Upaya Stabilkan Harga Pangan

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menjanjikan dalam waktu dekat akan segera mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri untuk mengatur HPP dan HET untuk menstabilkan harga komoditas pangan di dalam negeri.

“Diharapkan dalam hari ini, paling lambat besok sudah keluar persetujuan, maka kami akan keluarkan Peraturan Dalam Negeri yang mengatur HPP dan HET yang dua-duanya itu menjamin,” kata Mendag Enggar didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai melakukan pertemuan koordinasi stabilisasi pasokan dan harga bahan pokok dan strategis di Auditorium gedung D Kementerian Pertanian, Jalan Ragunan, Jakarta Selatan, hari Senin (29/8).

Menurut Enggar, pihaknya (Kementerian Perdagangan) akan mengeluarkan kebijakan HPP dan HET karena telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Pertanian. Hasil kesepakatan bersama tersebut kemudian dikonsultasikan dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian untuk mendapatkan persetujuan.

“Untuk itulah menteri Kementerian Perdagangan mengeluarkan HPP (harga pokok penjualan) dan HET (harga eceran tertinggi) yang harganya kita konsultasikan hasil kesepakatan bersama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang kita konsultasikan untuk mendapatkan persetujuan dari kantor Menko Perekonomian,” kata Enggar.

Saat itu ketika ditanya satuharapan.com, berapa kisaran HPP dan HET yang ditetapkan pemerintah, Mendag Enggar menjawab HPP ditetapkan berdasarkan komoditas pangannya.

“HPPnya tergantung komoditinya,” kata Enggar singkat seraya menuju ke kendaraannya.

Kebijakan Pangan Nasional

Sebelumnya, pemerintah mengatakan sedang mempersiapkan kebijakan pangan untuk jangka menengah-panjang agar ketersediaan pangan terjamin dengan harga yang terjangkau. Pangan yang dimaksud terutama menyangkut beras, jagung, daging dan gula.

“Presiden memberi waktu kita tiga bulan untuk menyusun kerangka kebijakan ini,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi tentang Pangan, di Jakarta, hari Selasa (9/8).

Data Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis 2016 Kementerian Pertanian menyebut, dari 11 komoditas pangan yang meliputi beras, jagung, kedelai, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras.

Sementara ada dua komoditas pangan yang defisit, yaitu kedelai yang mengalami defisit sebesar 42 persen dan daging sapi desifit sekitar 33 persen.

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan kunjungan ke Pasar Tanah Tinggi, Tangerang, hari Senin (22/8) malam. (Foto: Dok. Kemendag.go.id)

Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri yang pada tahun ini mencapai 675.200 ton, selain melalui impor, pemerintah juga menekankan pentingnya untuk memprioritaskan tumbuhnya peternakan rakyat, khususnya penggemukan sapi. Produksi daging sapi dalam negeri pada 2016 diperkirakan sebesar  441.761 ton, sehingga ada kekurangan sebesar 233.459 ton.

Sedangkan jumlah total stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai angka 2,6 juta ton. Surplusnya stok beras ini akibat fenomena La Nina yang membuat curah hujan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan kondisi normal.

“La Nina bagus untuk padi, tapi kita perlu waspada untuk komoditas kedelai dan bawang,” kata Darmin.

Untuk menjaga stok pangan nasional tetap stabil, Menteri Pertanian Amran meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar melakukan normalisasi infrastruktur di sejumlah daerah.

Berdasarkan temuan lapangan Kementerian Pertanian ada beberapa daerah seperti Indramayu, Subang, Kabupaten Batubara dan Aceh Barat yang harus dinormalisasi. Ini untuk menghindari kerugian yang signifikan.

Amran menyebut contoh adanya bendungan dengan debit air yang bagus di Aceh, tapi sawahnya tidak ada. Begitu pula di Papua, ada waduk bagus tapi tak ada irigasi primer dan sekunder untuk mengairi lahan di sekitarnya.

“Langkah ini perlu diambil untuk menciptakan kondisi pangan yang lebih baik, jadi normalisasi penting dilakukan di seluruh daerah daripada membuka lahan baru yang membutuhkan lebih banyak biaya dan waktu yang lebih lama,” kata Amran.

Darmin mengatakan masalah irigasi ini karena hingga saat ini belum tersedia data akurat yang bisa menggambarkan kondisi riil saluran irigasi yang sudah dibangun selama ini.

“Kalau ada data dari ujung ke ujung, kebijakan kita akan bisa berjalan lebih baik,” kata Darmin.

Bulog  Beli Hasil Panen Petani

Sedangkan Mendag Enggar menyatakan perlunya Bulog menjalankan penugasan untuk membeli seluruh hasil panen petani secara konsisten.

“Selain dari APBN, Bulog juga bisa menggunakan dana pinjaman dari bank. Karena Bulog kan sudah bankable,” katanya.

Menurut Enggar, Bulog tak perlu khawatir kekurangan gudang penyimpanan. “Karena banyak BUMN punya gudang tapi mangkrak bertahun-tahun. Ini yang akan kita pakai,” lanjutnya sembari menyebut pihaknya sudah bekerja sama dengan Kapolri, terutama kalau ada indikasi terjadi penimbunan.

Menko Darmin mengingatkan agar Bulog juga melakukan reformasi ke dalam. “Perlu ada reform di Bulog. Kalau tidak, kebijakan kita tidak akan jalan,” tegasnya.

Dirut Bulog Djarot Kusumayakti pun menyatakan pihaknya akan terus-menerus melakukan reformasi di dalam lembaga yang ia pimpin.

Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo menyatakan, secara umum harga barang kebutuhan pokok selama bulan Juli-Agustus ini cenderung turun.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja