Mendagri Kritik Wisata RI cuma Suguhkan Tengkorak dan Gudeg

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengisyaratkan tiga hal yang harus dimliki sebuah daerah agar dilirik investor.

“Setiap daerah harus punya daerah tujuan wisata, kerajinan khas, dan kuliner atau makanan khasnya,” kata Tjahjo Kumolo saat memberi sambutan pada rapat koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Perangkat Daerah Provinsi bidang penanaman modal (PDPPM) Seluruh Indonesia, Senin (23/2) di Ruang Nusantara, Gedung BKPM, Jakarta.

“Setiap kabupaten atau kota di Indonesia ini harus punya ciri khas, jadinya orang bisa mengingat daerah tersebut dari sisi pariwisata, begitu juga dengan sisi ekonomi, lama-kelamaan investasi asing atau dalam negeri bisa masuk,” kata menteri yang dahulu sempat menjadi anggota DPR selama enam periode tersebut.

Tjahjo memberi contoh bahwa dia berwisata ke Tana Toraja, maka wisatawan yang akan datang dan berinvestasi mungkin hanya satu kali saja karena objek wisata hanya itu-itu saja.

“Coba kalau kita berwisata ke Tana  Toraja, yang kita lihat adalah upacara penguburan jenazah orang meninggal, dan wisatawan asing hanya akan melihat tengkorak, dan bukit-bukit yang penuh dengan kerbau yang dikurbankan,” Tjahjo menambahkan.

Padahal, Tjahjo memberi saran harus ada inovasi pariwisata dari suatu daerah sehingga wisatawan atau investor asing bisa masuk. Tjahjo menambahkan harus ada alternatif atau inovasi pariwisata lain agar menjadi ciri khas suatu daerah.

“Tetapi daerah yang memajukan pariwisata itu kalau bisa jangan melupakan sanitasi, karena pariwisata atau investasi berhubungan erat, dan orang luar negeri bisa saja  senang atau tidak senang kalau wilayah yang dikunjungi itu bersih,” Tjahjo menambahkan.

Tjahjo memberi contoh yang lain. Kalau di Yogyakarta wisatawan jangan cuma disuguhi hidangan gudeg, tetapi harus ada pertunjukkan lain yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Tjahjo mengimbau kepala daerah jangan hanya berpikir keras memenangkan pemilukada (pemilihan umum kepala daerah), tetapi tidak mengurusi apabila ada investor yang mengalami hambatan dalam investasi.

“Kasihan sekarang ini, kalau kepala daerah cuma mengurusi balik modal pemenangan kampanye Pilkada, tetapi aset pariwisata dan budaya, tidak diurus,” Tjahjo menambahkan.

Tjahjo menjelaskan mulai 1999 sampai 2015, kementerian yang dia pimpin mencatat  banyak bermunculan  daerah otonomi baru. akan tetapi Kemendagri mencatat bahwa hanya sekitar 60 persen daerah otonomi baru yang berhasil meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Editor : Eben Ezer Siadari