Loading...
HAM
Penulis: Sabar Subekti 07:34 WIB | Kamis, 27 Januari 2022

Pengadilan HAM Eropa Harus Adili Rusia dalam Kasus Pesawat Malaysia MH17

Foto bertanggal Selasa, 13 Oktober 2015 ini menunjukkan puing-puing pesawat Malaysia Airlines Penerbangan MH17 yang direkonstruksi, dipajang saat konferensi pers di Gilze-Rijen, Belanda tengah. Belanda dan Ukraina berpendapat Rabu, 27 Januari 2022, bahwa pengadilan tinggi Eropa harus mendengar kasus mereka yang berusaha untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina timur termasuk jatuhnya jet penumpang tahun 2014 yang menewaskan 298 orang di dalamnya. (Foto: AP/Peter Dejong)

DEN HAAG, SATUHARAPAN.COM-Belanda dan Ukraina pada Rabu (26/1) berargumen bahwa pengadilan tinggi Eropa harus mengadili kasus-kasus mereka yang berupaya menuntut pertanggungjawaban Rusia atas pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina timur, termasuk jatuhnya sebuah jet penumpang tahun 2014 yang menewaskan 298 orang.

Pengacara yang mewakili pemerintah Belanda mengatakan kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa di kota Strasbourg, Prancis, bahwa Rusia memiliki kendali efektif atas pasukan pemberontak di Ukraina timur ketika penerbangan Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh pada 17 Juli 2014.

Sidang pendahuluan mengenai apakah kasus Ukraina dan Belanda terhadap Rusia dapat diterima dibuka di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Barat atas pengerahan pasukan besar Moskow di dekat perbatasan dengan Ukraina dan kekhawatiran akan konflik.

Menteri Kehakiman Ukraina, Denys Maliuska, mengatakan kepada pengadilan bahwa peristiwa di Ukraina timur dan Krimea pada tahun 2014 menandakan krisis saat ini.

Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa negaranya menghadapi “kebijakan yang konsisten atau jangka panjang dari Federasi Rusia yang bertujuan untuk membengkokkan Ukraina ke kepentingan Rusia dan menjauhkannya dari jalurnya menuju nilai-nilai dan peradaban Barat. Kebijakan ini berlanjut hingga sekarang.”

Penyelidikan internasional menyimpulkan bahwa rudal Buk yang diangkut dari pangkalan militer Rusia ke Ukraina menjatuhkan Boeing 777 yang sedang menuju dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Sistem peluncuran rudal kemudian dibawa kembali ke Rusia, menurut penyelidikan. Pada saat itu, separatis pro Rusia sedang memerangi pasukan Ukraina di timur negara itu.

Pengacara Belanda, Babette Koopman, mengatakan pemerintah Belanda telah menyimpulkan bahwa sistem peluncuran rudal “diberikan oleh Rusia dengan kru untuk separatis. Rudal Buk diluncurkan dari area di bawah kendali efektif Rusia dan oleh, atau setidaknya dengan bantuan, agen negara Rusia.”

Koopman mengatakan kepada hakim bahwa kerabat korban pesawat masih menunggu pengakuan tanggung jawab dan fakta bahwa tidak ada yang dibuat "telah menambah dan terus menambah kesedihan yang sudah luar biasa dari kerabat terdekat."

Maliuska pergi ke pengadilan untuk secara pribadi memperdebatkan kasus pemerintahnya. Dia mengatakan kepada hakim bahwa setelah pencaplokan Krimea oleh Rusia pada tahun 2014, Moskow menggunakan "sirkus perjalanan yang sama dari separatis profesional" di Ukraina timur.

Rusia membantah terlibat dan pengacaranya, Mikhail Vinogradov, mendesak pengadilan untuk menyatakan kasus tersebut tidak dapat diterima.

Jika kasus Belanda dan Ukraina dianggap dapat diterima oleh hakim pengadilan, mereka kemungkinan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kesimpulan.

Kerabat beberapa korban berada di pengadilan pada hari Rabu. Sebelum sidang, mereka mengangkat spanduk di luar bertuliskan "Menunggu jawaban dan pertanggungjawaban" yang dicetak di atas nomor penerbangan "MH17."

Tiga orang Rusia dan seorang Ukraina diadili di Belanda atas dugaan peran mereka dalam pembunuhan dalam kasus pidana yang terpisah dari sidang di Strasbourg. Tak satu pun dari empat telah muncul untuk diadili di Belanda.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Belanda, Wopke Hoekstra, menyebut sidang hari Rabu sebagai “langkah penting dalam upaya Belanda mendapat keadilan bagi para korban dan keluarga terdekat mereka. Itu dan akan tetap menjadi prioritas pemerintah.” (AP)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home