Pengamat: Perombakan Kabinet Jilid Dua Terkesan Dipaksakan

KUPANG, SATUHARAPAN.COM –  Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi menilai, perombakan kabinet jilid dua yang dilakukan Presiden Joko Widodo terkesan dipaksakan.

“Saya menilai, perombakan kabinet jilid dua ini terkesan dipaksakan, hanya karena untuk mengakomodasi kepentingan koalisi partai seperti Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang memberikan dukungan politik pada pemerintahan,” kata Ahmad di Kupang, hari Selasa (2/8).

Ia mengemukakan pandangan itu, ketika ditanya seputar masuknya orang-orang partai politik, termasuk tokoh zaman Orde Baru seperti Wiranto dan Enggartiasto Lukita dalam reshuffle jilid dua dan kompromi politik Jokowi.

Menurut dia, reshuffle kali ini tidak lebih dari konsolidasi politik Jokowi menuju pilpres 2019.

Reshuffle juga tidak memiliki orientasi perbaikan pada sektor mana yang di pandang lemah, sehingga menteri di sektor tersebut perlu dievaluasi.

Padahal, kondisi ini dipandang penting untuk menegaskan komitmen Jokowi dalam mengelola managemen pemerintahan dengan dukungan menteri yang ahli di bidangnya.

“Namun yang terjadi justru para menteri yang oleh publik selalu membuat kegaduhan dengan kebijakan seperti Menpora, Menkumham, Menteri BUMN justru lolos dari evaluasi Jokowi,” kata dia seperti dikutip dari Antara.

Ia menambahkan, komposisi menteri juga tetap mempertahankan kuota yang menjadi jatah parpol, dan yang ada hanya ganti orang seperti di PKB dan NasDem, kecuali Hanura yang dikurangi jatahnya.

Kondisi ini membuktikan bahwa Jokowi memang telah didikte oleh parpol koalisi dalam mengamankan orang-orangnya di kabinet.

Sebut saja Wiranto dari Hanura menjadi Menkopolhukam padahal Wiranto punya catatan masa lalu yang kelam di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, Enggar Lukito dari NasDem yang menjadi Menteri Perdagangan juga pentolan Orde Baru.

Menurut dia, mereka pasti merupakan sodoran dari partai, bukan atas kehendak Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Jokowi tidak memiliki hak prerogatif murni dalam menentukan reshuffle.

“Memang ada profesional yang mumpuni seperti Sri Mulyani, Muhadjir Effendy, Menteri ESDM dapat menutupi opini publik yang sumir,” katanya.

Namun, rakyat tentu berharap, ada energi baru untuk mempercepat kerja sebagaimana yang diinginkan Presiden Jokowi.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum