Presiden: Mengapa Nelayan Tak Jadi Majikan di Laut Sendiri?
“Mengapa nelayan kita tidak menguasai permodalan? Tidak menjadi ‘majikan’ atas lautan negaranya sendiri? Padahal lautan kita luas, ikan-ikan di lautan kita amat banyak.”
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih melihat kondisi nelayan di kampung nelayan di Tambak Lorok, yang merupakan kampung nelayan terluas di Semarang pada Selasa (2/12) sore.
“Mengapa nelayan kita tidak menguasai permodalan? Tidak menjadi ‘majikan’ atas lautan negaranya sendiri? Padahal lautan kita luas, ikan-ikan di lautan kita amat banyak,” kata Jokowi dalam akun Facebooknya.
Menurut Presiden, dampak dari pencurian ikan (illegal fishing) yang selama ini terjadi meluas ke berbagai aspek, salah satunya berdampak pada tingginya angka kemiskinan nelayan.
“Jelas Bu Susi marah, nasionalismenya terbakar, rasa cintanya pada rakyat membuat ia marah. Kenapa nelayan kita miskin, sementara lautan kita dirampok habis-habisan,” kata Presiden Jokowi.
Presiden menegaskan masyarakat harus bertindak.
Presiden yang juga menjabat sebagai panglima tertinggi TNI mengaku sudah memerintahkan jajaran keamanan laut agar kapal-kapal penjarah ikan asing dipukul mundur.
Menurut Presiden, mengamankan laut dari kapal-kapal penjarah ikan negara asing adalah langkah pertama untuk membereskan mafia laut.
Sesuai data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian akibat pencurian ikan di lautan mencapai Rp 300 triliun. Hingga saat ini, ada kurang lebih 5.400 kapal yang telah melakukan tindakan illegal fishing.
“Berapa banyak koperasi nelayan bisa dihidupkan, digairahkan aliran kasnya. Berapa banyak industri perikanan dan turunannya bisa terbangun? Berapa banyak kemudian puskemas-puskesmas bisa dibangun? Sekolah-sekolah dibangun, pusat-pusat kebudayaan di pesisir bisa dikembangkan? Rumah-rumah ibadah bisa dibangun?” kata Presiden setelah melihat data tersebut. (setkab.go.id)
Editor : Sotyati
Petugas KPK Sidak Rutan Gunakan Detektor Sinyal Ponsel
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar inspeksi mendadak di...