Barisan Muda Kabah Demo Yasona Tuntut Pengesahan PPP

Ratusan anggota Angkatan Muda Kabah (AMK) Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (28/12) menuntut Menteri Yasona Laoly untuk segera mengesahkan hasil Muktamar Jakarta yang dinilai sah menurut hukum. (Foto-foto: Dedy Istanto).

Ratusan AMK PPP saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Hukum dan HAM menuntut Menteri Yasona Laoly untuk segera mengesahkan surat keputusan kepengurusan PPP kubu Djan Faridz

Salah satu Anggota Muda Kabah saat menggelar aksi menuntut Menteri Hukum dan HAM Yosona Laoly untuk segera mengesahkan surat keputusan hasil Muktamar PPP Jakarta kubu Djan Faridz

Anggota Muda Kabah bersama organisasi masyarakat Islam saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Hukum dan HAM Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan menuntut Menteri Yasona Laoly untuk segera mengesahkan surat keputusan hasil Muktamar PPP di Jakarta.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Puluhan anggota Angkatan Muda Kabah (AMK) bersama organisasi masyarakat (ormas) Islam berunjuk rasa di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hari Senin (28/12).

Ratusan anggota barisan muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz menuntut Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly untuk mengesahkan kepengurusan hasil muktamar Jakarta yang telah menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum yang sah.

Amar putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap sengketa internal PPP pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara lain menyatakan kepengurusan hasil Muktamar Jakarta adalah kepengurusan PPP yang sah, dan menyatakan susunan kepengurusan hasil muktamar VIII PPP di Surabaya pada bulan Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Aksi demo yang digelar sejak pukul 11.00 sampai dengan siang ini masih berlangsung dan menutup ruas Jalan HR Rasuna Said, pada jalur lambat, karena massa yang memadati depan gerbang gedung Kementerian Hukum dan HAM.

Editor : Sotyati