Loading...
BUDAYA
Penulis: Diah Anggraeni Retnaningrum 19:25 WIB | Rabu, 09 Oktober 2013

Wamendikbud: Jadikan Kebudayaan Sebagai Panglima

Wamendikbud: Jadikan Kebudayaan Sebagai Panglima
Kongres Kebudayaan Indonesia diselengarakan di Yogyakarata. (foto: setkab.go.id)
Wamendikbud: Jadikan Kebudayaan Sebagai Panglima

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud), Wiendu Nuryanti menyampaikan harapannya pada Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) agar menjadikan kebudayaan sebagai panglima.  KKI tersebut bertemakan “Kebudayaan Untuk Ke-Indonesiaan” yang diselenggarakan di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Selasa (8/10) sore.

Wiendu menjelaskan yang dimaksud dengan panglima adalah pembangunan bangsa dengan meletakkan manusia sebagai konsep sentral. Kebudayaan akan menjadi satu kerangka pokok sehingga paradigma pembangunan tidak lagi diukur dengan pendekatan ekonomi dan politik, melainkan kebudayaan.

“Di segala lini pembangunan, apakah itu sarana prasarana, tetap kita yang menjadi basis. Konsep sentralnya manusia,” jelas Wiendu. Ia juga mengharapkan kongres ini dapat menghasilkan terobosan-terobosan baru untuk membangun manusia dan budaya Indonesia ke masa mendatang.

“Kongres Kebudayaan Indonesia diharapkan dapat menjadi satu platform dialog, atau saling berinteraksi, atau bahkan saling beradu argumentasi dengan satu tujuan yang sangat baik. Tujuannya menghasilkan pemikiran-pemikiran strategis, pemikiran yang sifatnya terobosan untuk bisa menyumbangkan kepada pembangunan kebudayaan di Indonesia,” pinta Wamendikbud.

Menurut Wiendu, melalui pendekatan kebudayaan merupakan strategi efektif yang dapat digunakan untuk membangun bangsa. Ia pun menyatakan bahwa kebudayaan lingkupnya jauh lebih besar daripada pendidikan. Pendidikan memang penting, namun itu hanya merupakan salah satu insturmen pendukung saja untuk membudayakan manusia.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kacung Maridjan menyatakan bahwa kebudayaan harus menjadi arus yang utama yang berarti harus menjiwai semua bidang pembangunan. Contohnya, ketika Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun jalan, yang menjadi bahan pertimbangan bukanlah ekonomi atau politiknya melainkan kebudayaan masyarakatnya.

Ia menegaskan hasil KKI ini nantinya akan dipakai sebagai masukan untuk cetak biru pembangunan kebudayaan tahun 2045. Saat ini, Ditjen Kebudayaan sedang menganalisa indeks pembangunan kebudayaan. “Mudah-mudahan nanti kita akan mengundang beberapa ahli, jadi kita bisa mengukur tidak hanya ekonomi, tapi juga kebudayaan,” tandasnya.

KKI diikuti oleh 700 peserta

Kongres Kebudayaan Indonesia yang dilaksanankan pada 8-10 Oktober ini dihadiri oleh kurang lebih 700 peserta. Mereka terdiri dari budayawan, cendekiawan, seniman, pakar, tokoh masyarakat, wartawan dan pemerintah.

Kongres ini akan membahas lima pokok masalah yang sering dihadapi oleh bangsa Indonesia diantaranya adalah:

  1. Multikultural dalam pluralisme
  2. Warisan dan pewarisan budaya
  3. Kerjasama dalam pengelolaan budaya
  4. Diplomasi kebudayaan
  5. Sumber daya kebudayaan

Nantinya kelima rumusan masalah tersebut akan dipaparkan dalam 100 makalah. (setkab.go.id)

 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home