Anggota DPR Pernyataan Imbauan Mendagri Soal FPI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Anggota Komisi II DPR RI, Nurul Arifin, menilai imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kepada kepala daerah untuk bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) patut dipertanyakan.

"Apapun yang keluar dari mulut seorang menteri, saya kira itu bisa menjadi konsumsi publik dan diartikan macam-macam oleh publik. Maka saya bertanya-tanya pernyataan itu serius atau tidak. Apabila itu gurauan pun, saya kira itu tidak pada tempatnya," kata Nurul saat ditemui di Gedung Nusantara II di Jakarta, Jumat (25/10).

Nurul mengaku dirinya tidak tahu pernyataan yang disampaikan oleh Mendagri Gamawan Fauzi itu memang pernyataan serius atau hanya gurauan.

"Saya tidak tahu ya apakah usulan dari Mendagri itu serius atau disampaikan dengan cara yang hanya sebagai gurauan. Kalau serius, tentu saja saya sangat prihatin," ujarnya.

Menurut dia, apabila imbauan dari Mendagri tersebut serius, hal itu sangat disesalkan, karena Mendagri seharusnya dapat memilih organisasi lain yang lebih layak untuk diajak bekerja sama oleh kepala daerah dalam bidang pembangunan daerah.

"Apakah di negara ini tidak ada lagi lembaga atau organisasi yang dapat dipilih karena lebih memiliki integritas daripada organisasi itu (FPI)? Kita kan harus bisa memilih organisasi yang tepat untuk ditetapkan sebagai pengawas jalannya pembangunan di daerah," kata Nurul.

Ia juga mengatakan pernyataan Mendagri itu adalah hal yang tidak benar untuk dilakukan. "Itu sangat tidak benar bila Pak Menteri sampai mengajak organisasi seperti itu (FPI) sebagai lembaga pengawas di bidang pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah,"  kata dia.

Kredibilitas

Anggota Komisi II itu berpendapat Mendagri seharusnya memilih organisasi atau lembaga yang mempunyai kredibilitas dan integritas yang baik serta dapat diterima dengan baik oleh publik.

"Nah ini kan resistensi (penolakan) dari publik sangat tinggi terhadap organisasi tersebut (FPI). Kemudian, secara integritas, hal-hal yang mereka lakukan biasanya mendapat tanggapan yang buruk dari publik," ujarnya.

"Ini kan tidak baik ya. Pada saat kita memerangi ormas-ormas yang selalu memprovokasi dan melahirkan banyak konflik di banyak tempat. Kok ini Mendagri justru sepertinya `memberi angin`?," kata Nurul menambahkan.

Oleh karena itu, ia mengatakan bila pernyataan Mendagri tentang usulan kerja sama kepala daerah dan FPI merupakan imbauan yang serius, hal itu dinilai sangat janggal.

"Namun, seandainya gurauan pun, hal itu tidak pantas karena seorang menteri itu seharusnya tidak berbicara atau mengeluarkan suatu pernyataan yang membuat publik bereaksi negatif," ucap Nurul.

Pernyataan Mendagri

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengimbau para kepala daerah untuk menjalin kerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) dalam pembangunan daerah. "Kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Kalau perlu dengan FPI," katanya.

Imbauan Mendagri agar kepala daerah bekerjasama dengan ormas, seperti FPI, langsung menuai kritik dari berbagai pihak yang mengaitkan dengan rekam jejak FPI selama ini.

Namun Mendagri telah menanggapi hal itu dengan mengatakan kepala daerah harus dapat merangkul berbagai pihak untuk diajak bekerja sama agar menghasilkan hal-hal yang baik.

"Karena selama ini, kita posisikan (FPI) seperti itu. Kalau kita rangkul, kita ajak kerja sama, dia (FPI) kan aset bangsa juga. Kalau kesalahan, ya salah, tetapi kan yang baiknya ada juga," ujar Gamawan. (Ant)