Loading...
INDONESIA
Penulis: Yan Chrisna Dwi Atmaja 20:43 WIB | Jumat, 01 November 2013

Hasyim Muzadi: Keluarga PKI Jangan Membuka Luka Lama

KH Hasyim Muzadi, Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). (Foto: nu.or.id)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - KH Hasyim Muzadi, Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta keluarga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) tak lagi membuka luka lama sejarah peristiwa tahun 1965 hingga 1968, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Permintaan KH Hasyim Muzadi itu merespon adanya bentrokan antara massa Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) dan Forum Komunikasi Putra-Putri TNI–Polri (FKPPI) dengan keluarga PKI di Yogyakarta, akhir pekan lalu.

"Bentrok antara massa Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) dan keluarga PKI merupakan lampu kuning untuk keselamatan NKRI ke depan. Karena masalah ini menyangkut luka sejarah tahun 1965 dan 1948. Seharusnya kedua kelompok menahan diri," kata Hasyim Muzadi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/10).

Menurut Hasyim, era reformasi telah membebaskan mereka dari kungkungan politik Orde Baru. Kebebasan itu sebenarnya sudah cukup bagi mereka. "Kini, Keluarga atau keturunan PKI telah mempunyai hak-hak yang sama dengan warganegara yang lain," jelasnya.

Ia menambahkan, kini keluarga dan keturunan PKI telah banyak yang mengisi pos-pos penting di negara ini. Sehingga mereka seharusnya tidak perlu lagi membuka luka lama. "Mereka bebas menjadi anggota parlemen, ketua komisi DPR RI, masuk departemen-departemen, jadi pegawai negeri, gubernur, dan masuk istana dan sebagainya," katanya.

Namun, tambah Hasyim, jika hal tersebut masih kurang diterima dan mereka akan menghidupkan kembali luka lama, maka NKRI akan terkoyak lagi. "Tuntutan agar negara maminta maaf kepada PKI, minta ganti rugi, pengadilan jendral dan ulama tertentu, itu mencari gara-gara," tandasnya.

Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ini mengungkapkan, Indonesia tak seperti Vietnam dan bukan pula seperti Kamboja. "Mereka telah menggunakan HAM sebagai kendaraan strategis, sering melapor ke internasional, serta mampu menggiring publik opini. Itu bukan berarti mereka bebas berbuat semau mereka," kata Hasyim.

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum PBNU ini mengatakan, jika keluarga dan keturunan PKI terus membuka luka lama, tak menutup kemungkinan organisasi anti-Komunis akan semakin kuat berdiri di Indonesia. "Organisasi seperti FAKI dan FKPPI dapat serentak berdiri dan bergerak di seluruh Indonesia . Dan hal itu pasti menyulitkan mereka," jelasnya.

Hasyim juga berpesan kepada pihak FAKI dan FKPPI agar tidak mudah melakukan kekerasan, kecuali dalam kondisi bahaya. "Karena kekerasan itu sendiri yang mereka harapkan. Polisi pun pasti tidak melihat hal tersebut semata sebagai masalah lokal Yogyakarta, atau hanya hukum legal formal, namun berakar dalam," kata dia.

Karena itu, Hasyim juga mengimbau agar semua pihak, terutama keluarga PKI agar melupakan masa lalu. "Hilangkan angan-angan mendirikan PKI baru, bersatulah dengan bangsa untuk Ber-NKRI. "Karena kalau diteruskan, dalam jangka pendek, hal ini justru akan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak memilih wakil-wakil rakyat dan pejabat publik dari keturunan PKI, dan jangka panjangnya akan menciptakan konflik ketiga kali di republik ini," pungkas Hasyim. (nu.or.id)


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home