Kinerja Rendah, IDI: DPRD Jangan Hanya Jadi Tukang Stempel

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menurut laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja lembaga legislatif di daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia dinilai belum begitu memuaskan. Dari variabel yang diukur telah mencerminkan beberapa indikator kerja DPRD yang rendah.

"Kita sebetulnya mengharapkan DPRD tidak hanya jadi tukang stempel, tapi mempunyai inisiatif untuk membuat rancangan peraturan daerah (Raperda), karena banyak DPRD yang tidak menggunakan hak ini pada tahun 2015," kata Perwakilan Dewan Ahli IDI, Maswadi Rauf, dalam jumpa pers pengumuman IDI 2015, hari Rabu (3/8), di Jakarta.

Maswadi mengatakan, rendahnya kinerja DPRD terlihat dari rendahnya indikator seperti pemberian alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, jumlah penerbitan Perda yang merupakan inisiatif DPRD, serta pemberian rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

Indikator IDI lain yang termasuk dalam kategori buruk atau di bawah 60 adalah ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, demonstrasi yang bersifat kekerasan, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi, kaderisasi oleh peserta pemilu dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

Untuk itu, Kepala BPS, Suryamin, memberikan rekomendasi agar indikator yang masih bermasalah tersebut diberikan perhatian khusus dari para pemangku kepentingan agar nilainya membaik karena trennya selalu buruk.

"Khususnya pada indikator ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat di mana dalam catatan IDI tahun 2015 kinerja DPRD jatuh ke kategori buruk yang ditengarai karena ketegangan saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak," katanya.

Sebelumnya, BPS mencatat IDI level nasional pada tahun 2015 mencapai 72,82 dalam skala indeks 0 sampai 100 yang menunjukkan tingkat demokrasi Indonesia masih dalam kategori sedang.

Klasifikasi tingkat demokrasi ini dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu baik dengan indeks 80-100, sedang dengan indeks 60-80, dan buruk dengan indeks di bawah 60.

Sebagai alat ukur perkembangan demokrasi Indonesia, IDI dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi karena disusun secara cermat berdasarkan fakta dan potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas.

Tingkat capaian IDI pada tahun 2015 diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil yang mencapai 80,30, hak-hak politik yang mencapai 70,63, dan lembaga-lembaga demokrasi yang mencapai 66,87.

Terdapat empat provinsi yang berada pada tingkat demokrasi baik, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sedangkan, 28 provinsi lainnya dalam kategori sedang dan dua provinsi masih mempunyai kategori buruk, yaitu Papua dan Papua Barat.

Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data yaitu ulasan dari surat kabar lokal yang memiliki oplah tertinggi, ulasan dokumen (peraturan daerah maupun peraturan gubernur), Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam.

IDI dapat dijadikan sebagai indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi dari sisi kinerja pemerintah atau demokrasi, karena juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. (Ant)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum