Mengukur Kebebasan Pers dalam Agenda Jokowi dan Prabowo

Diskusi bertajuk Kebebasan Pers Agenda Jokowi dan Prabowo digelar dengan narasumber Hamdi Muluk, Arbi Sanit, Karyono Wibowo dan Boni Hargens sebagai bagian untuk mengukur kedua pasangan dalam atmosfir demokrasi di Hotel Alia, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/5) (Foto-foto : Dedy Istanto).

Pengamat Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk (kiri) bersama dengan Direktur Institut Publik Indonesia Karyono Wibowo saat menjadi narasumber dalam diskusi tentang kebebasan pers.

Pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit saat hadir sebagai narasumber dalam diskusi tentang melihat kebebasan pers dalam agenda kedua pasangan Capres Jokowi dan Prabowo.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens saat memberi padangannya terkait dengan salah satu capres yang dinilai dirinya tidak berpihak terhadap kebebasan pers. Hal tersebut disampaikan bukan sebagai bagian dari kampanye negatif, melainkan aspirasi dari pribadi, karena dirinya tidak berpihak ke siapapun.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Mengukur nasib kebebasan pers jelang pemilihan presiden (Pilpres) agenda Joko Widodo dan Prabowo Subianto didiskusikan. Diskusi bertajuk “Kebebasan Pers Agenda Jokowi dan Prabowo” dihadiri oleh narasumber Pengamat Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, Pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit, Direktur Institut Publik Indonesia Karyono Wibowo dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens di Hotel Alia, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/5).

Diskusi yang membahas tentang nasib kebebasan pers di masa mendatang dengan kepemimpinan dua pasangan Capres Jokowi dan Prabowo dibahas secara tidak berpihak kesalah satu pasangan, hal tersebut disampaikan oleh Boni Hargens dalam diskusi yang mengatakan bahwa apa yang disampaikannya bukanlah mengadung kampanye negatif. Boni memberikan pandangan apabila jika Prabowo terpilih menjadi presiden nanti, maka bersiap diri jika suatu saat nanti kembali ke era Orde Baru (Orba), dimana kebebasan berdemokrasi terbelenggu.

Editor : Bayu Probo