Loading...
INDONESIA
Penulis: Diah Anggraeni Retnaningrum 09:16 WIB | Rabu, 10 Agustus 2016

Menteri BUMN Sindir Warga Rembang Penolak Pabrik Semen

Ilustrasi. Sembilan Kartini Kendeng mewakili suara masyarakat Rembang mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pada 7 April 2016. Mereka menolak pendirian pabrik semen yang mengancam kehidupan masyarakat Rembang. (Foto: Dok. satuharapan.com/Dedy Istanto).

REMBANG, SATUHARAPAN.COM – Menteri Badan Urusan Milik Negara Rini M. Soemarno menyindir aksi protes warga Rembang terkait pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Dia menganggap kehidupan warga Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang yang berdekatan dengan pabrik semen cukup tenang dan tidak terjadi konflik antara pro dan kontra seperti pemberitaan media selama ini.

"Kami justru prihatin terhadap laporan warga kepada Presiden RI selama ini karena Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang ini merupakan desa yang menyenangkan dan warganya juga ramah, hidup tenang, dan memiliki tempat tinggal yang bagus," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Rembang untuk mendengar aspirasi warga terkait polemik pembangunan Pabrik Semen Indonesia di Rembang, hari Selasa (9/8).

Menteri BUMN juga sempat berkunjung ke plant site pabrik semen Indonesia di Rembang dengan didampingi Bupati Rembang Abdul Hafid dan beberapa Direktur perusahaan BUMN seperti PLN, Bank BTN dan BRI.

Menurut dia, kondisi warga Desa Tegaldowo tidak seperti yang diberitakan di media bahwa terjadi konflik antara warga penolak dan pendukung pembangunan pabrik semen.

Pabrik Semen Bantu Turunkan Angka Kemiskinan?

Bupati Rembang Abdul Hafid menjelaskan, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Rembang saat ini mencapai 19 persen.

"Kami menargetkan angka kemiskinan tersebut bisa turun hingga 11 persen dalam jangka waktu lima tahun mendatang," kata Hafid.

Untuk merealisasikannya, kata dia, tentu dibutuhkan dukungan pihak ketiga, khususnya terkait pemanfaatan potensi tambang dengan menggandeng pihak ketiga termasuk perusahaan BUMN Semen Indonesia untuk mendirikan pabrik di Rembang.

Hadirnya pabrik Semen Indonesia di Rembang, kata dia, memang ada yang kontra, namun jumlahnya hanya 10 persen, sedangkan mayoritas warga justru mendukung pendirian pabrik.

"Pemkab Rembang juga menaati segala aturan terkait pembangunan pabrik semen di Rembang," tegas Hafid.

Perwakilan warga Desa Tegaldowo, Dwi Joko yang berprofesi sebagai guru di hadapan Menteri BUMN mengakui, kondisinya desanya pada tahun 1988-an sangat miskin dan tidak ada jaringan listrik serta kondisi jalan yang tidak baik.

Akan tetapi, sejak tahun 1996 dengan adanya penambangan di daerah tersebut, taraf hidup warga menjadi meningkat karena banyak warga yang bekerja sebagai penambang.

"Masuknya pabrik Semen Indonesia tentunya diharapkan bisa mendongkrak kemajuan desanya," kata Dwi Joko.

Terkait dampak lingkungan, dia meyakini, bisa ditangani oleh perusahaan karena saat ini dilengkapi teknologi canggih seperti halnya pabrik semen milik perusahaan pelat merah tersebut di Tuban.

Ketersediaan air di Tuban, kata dia, cukup melimpah dan sawah dapat panen hingga tiga kali dalam setahun.

Sementara warga lainnya, Tri Ningsih yang juga warga Timbrangan mengatakan, warga yang berada di ring satu yang menolak pembangunan pabrik semen saat ini berpenampilan berbeda dari warga biasanya.

"Warga yang kontra dengan pabrik semen mengenakan pakaian serba hitam dengan mengenakan sanggul kepala," kata Ningsih.

Pakaian tersebut, kata dia, selalu digunakan ketika sedang beraksi menolak pabrik semen.

Sembilan Kartini Kendeng Ketemu Jokowi

Pada hari Selasa (2/8) Presiden RI Joko Widodo di Istana menemui Sembilan Kartini Kendeng atau perwakilan warga Rembang yang menolak pabrik semen. Hasilnya, Jokowi meminta tim yang akan dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki untuk melakukan kajian lingkungan strategis.

Teten menjelaskan terdapat kawasan tambang kapur yang operasionalnya perlu dikaji ulang.

"Di sana sudah dibangun satu pabrik semen milik PT Semen Indonesia dan sudah 95 persen selesai. Tapi, itu dengan kawasan tambang, yaitu berjarak 10 kilometer. Jadi, kalau di pabriknya ini sudah dapat izin sudah dipenuhi," ujar Teten.

Uji materi ini akan melibatkan lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah. Hasil studinya akan menjadi rujukan bagi Pemda, Pemerintah Pusat, investor dan masyarakat.

Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Gunretno, yang ikut memberikan keterangan usai pertemuan sepakat dengan apa yang dibicarakan dengan Presiden. Dia menyatakan bahwa warga Kendeng siap untuk dilibatkan dan diajak berdiskusi bersama.

"Karena sudah ada kesepahaman dengan Pak Jokowi, saya berharap agar hal tersebut ditindaklanjuti secepatnya. Warga siap diajak rembukan, karena selama ini warga tidak pernah diajak berembuk. Budaya rembukan harus kita pikirkan bersama-sama," kata Gunretno.

Pada 12 April 2016 sejumlah perempuan berunjuk rasa mengecor semen ke kaki mereka di depan Istana Merdeka untuk memprotes operasional pertambangan kapur di wilayah Kendeng. Saat itu Teten Masduki mendatangi para pengunjuk rasa dan menerima keluhan mereka. (Ant)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home