Loading...
DUNIA
Penulis: Sabar Subekti 09:44 WIB | Senin, 01 Februari 2021

Militer Myanmar Lancarkan Kudeta, Aung San Suu Kyi dalam Tahanan Rumah

Sebelumnya Militer menolak hasil Pemilu bulan November dan menuduh ada kecurangan, tetapi tidak menunjukkan bukti.
Militer Myanmar Lancarkan Kudeta, Aung San Suu Kyi dalam Tahanan Rumah
Foto tanggal 11 Juli 2018 menunjukkan Panglima Angkatan Darat Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, berbicara pada sebuah konferensi di International Convention Center di Naypyitaw, Myanmar. (Foto-foto: dok. AP)
Militer Myanmar Lancarkan Kudeta, Aung San Suu Kyi dalam Tahanan Rumah
Penasihat Negara Myanmar, pemimpin Partai NLD, Aung San Suu Kyi.
Militer Myanmar Lancarkan Kudeta, Aung San Suu Kyi dalam Tahanan Rumah
Para pendukung militer Myanmar dan Partai Persatuan dan Pembangunan yang didukung militer memegang plakat saat mereka terus memprotes hasil pemilu selama unjuk rasa di dekat pagoda Shwedagon di Yangon, Myanmar, hari Sabtu (30/1).

NAYPYITAW, SATUHARAPAN.COM-Televisi militer Myanmar mengatakan militer telah menguasai negara itu untuk selama satu tahun. Seorang penyiar di Myawaddy TVmilik militer menyampaikan pengumuman itu hari Senin (1/2) pagi.

Sebuah kudeta militer sedang berlangsung di Myanmar pada hari Senin pagi dan Penasihat Negara, Aung San Suu Kyi, ditahan dalam tahanan rumah, kata laporan itu, ketika komunikasi terputus ke ibu kota.

Akses telepon dan internet ke Naypyitaw hilang dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi tidak dapat dihubungi.

Amerika Serikat, Australia, dan negara lainnya prihatin dengan laporan tersebut dan mendesak militer Myanmar untuk menghormati supremasi hukum.

"Amerika Serikat khawatir dengan laporan bahwa militer Burma (nama lama untuk Myanmar) telah mengambil langkah-langkah untuk merusak transisi demokrasi negara itu, termasuk penangkapan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya di Burma," kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, dalam sebuah pernyataan dari Washington. Dia mengatakan Presiden Joe Biden telah diberitahu tentang perkembangan yang dilaporkan.

"Amerika Serikat menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata pernyataan itu.

Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, menyerukan pembebasan Suu Kyi dan lainnya yang dilaporkan ditahan. “Kami sangat mendukung berkumpulnya kembali Majelis Nasional secara damai, sesuai dengan hasil pemilihan umum November 2020,” katanya.

Anggota parlemen Myanmar akan berkumpul pada hari Senin di ibu kota Naypyitaw untuk sesi pertama Parlemen sejak pemilihan tahun lalu.

Portal berita online “Myanmar Now”mengutip sumber tak dikenal tentang penangkapan Suu Kyi dan ketua NLD sekitar subuh dan tidak memiliki rincian lebih lanjut. Myanmar Visual Televisiondan Radio Myanmar Voicememposting di halaman Facebook sekitar pukul 06.30 bahwa program mereka tidak tersedia untuk disiarkan secara teratur.

Suu Kyi yang berusia 75 tahun sejauh ini adalah politisi paling dominan di negara itu, dan menjadi pemimpin negara setelah memimpin perjuangan tanpa kekerasan selama puluhan tahun melawan pemerintahan militer.

Sengketa Hasil Pemilu

Partai Suu Kyi merebut 396 dari 476 kursi di gabungan majelis rendah dan atas Parlemen dalam pemungutan suara November lalu, tetapi militer memegang 25% dari total kursi di bawah konstitusi yang dirancang militer 2008 dan beberapa posisi kementerian penting juga dicadangkan untuk orang yang ditunjuk militer.

Pihak militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, menuduh adanya kecurangan suara besar-besaran dalam pemilu, meski gagal memberikan bukti. Komisi Pemilihan Umum negara bagian pekan lalu menolak tuduhan tersebut.

Di tengah pertengkaran atas tuduhan tersebut, militer pada hari Selasa lalu meningkatkan ketegangan politik ketika seorang juru bicara pada konferensi pers mingguannya, menanggapi pertanyaan seorang reporter, menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta. Mayor Jenderal Zaw Min Tun menjelaskan dengan mengatakan militer akan "mengikuti hukum sesuai dengan konstitusi."

Dengan menggunakan bahasa yang mirip, Panglima Tertinggi, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan kepada pejabat senior dalam pidatonya hari Rabu bahwa konstitusi dapat dicabut jika undang-undang tidak ditegakkan dengan benar. Yang menambah kekhawatiran adalah penyebaran kendaraan lapis baja yang tidak biasa di jalan-jalan beberapa kota besar.

Namun, pada hari Sabtu, militer membantah telah mengancam kudeta, menuduh organisasi dan media yang tidak disebutkan namanya salah mengartikan posisinya dan mengambil kata-kata jenderal di luar konteks.

Pada hari Minggu, dia mengulangi penyangkalannya, kali ini menyalahkan kedutaan asing yang tidak disebutkan karena salah menafsirkan posisi militer dan menyerukan mereka "untuk tidak membuat asumsi yang tidak beralasan tentang situasi tersebut." (AP)

Editor : Sabar Subekti


Kampus Maranatha
Gaia Cosmo Hotel
LAI Got talent
BPK Penabur
Zuri Hotel
Back to Home