Pemprov Jakarta Dinilai Kurang Komunikasi Gusur Pasar Ikan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Pasar Ikan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kurang dikomunikasikan dengan baik. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana pada hari Rabu, (13/4).

“Kalau menurut kita, di DPRD harus lebih komunikatif dan dialogis yang banyak. Saya kemarin secara pribadi mengunjungi kawasan Luar Batang dan juga Pasar Ikan,” katanya.

Dia mengatakan saat bertemua dengan warga setempat, banyak warga  mengeluhkan tidak adanya dialog yang jujur antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan warga.

“Karena mereka dijanjikan akan direlokasi secara penuh di rumah susun. Bahkan mereka dijanjikan habis lebaran atau setahun lagi baru digusur.” Dengan tidak adanya persiapan, akhirnya warga pontang-panting. “Ada yang tinggal di perahu dan macam-macam,” imbuhnya.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok hari ini, Jumat (15/4) mengatakan keberadaan manusia di perahu, di dekat lokasi penggusuran Pasar Ikan untuk minta dibiarkan saja.

“Manusia perahu itu tunggu kesempatan untuk mau balik lagi, kita biarin aja sampai kapan. Asal jangan ke darat untuk menduduki di situ lagi,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Beberapa warga Pasar Ikan yang tinggal di perahu adalah korban penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada hari Senin (11/4).

“Dia bilang manusia mau ikut kerja di kawasan itu, tapi rusun Marunda ada kanal timur dan ada nelayan Cilincing. Maksud saya kalau profesinya nelayan, kenapa tidak pindah ke Marunda saja dekat,” ujar Ahok.

Pemprov DKI Jakarta telah memberikan solusi kepada warga yang telah bermukim sejak lama dan memiliki rumah tinggal di lingkungan empat Rukun Tetangga dan satu Rukun Warga Pasar Ikan untuk mendapatkan hunian layak di rusun Marunda dan Rawa Bebek. (Ant).

Editor : Bayu Probo